Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong hilirisasi sektor pertanian melalui penguatan subsektor pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan. Upaya ini dilakukan sebagai strategi meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus mendongkrak pendapatan petani di daerah.
Kepala Seksi Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan, Darmadi, menyampaikan bahwa arah kebijakan pengembangan tanaman pangan saat ini lebih difokuskan pada pengolahan hasil sebagai bagian dari hilirisasi.
“Fokus kami memang pada pascapanen dan pengolahan. Hilirisasi itu arahnya ke pengolahan, agar produk tidak dijual dalam bentuk mentah, tetapi sudah memiliki nilai tambah,” ujar Darmadi mewakili Kadis PKP Kalsel, Syamsir Rahman di Banjarbaru, Rabu (25/2/2026).
Menurut Darmadi, komoditas utama yang menjadi prioritas pengolahan meliputi beras, jagung, dan singkong. Namun demikian, keterbatasan anggaran membuat pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) masih terbatas.
“Setiap tahun kami maksimal hanya bisa mengalokasikan sekitar tiga unit pengolahan hasil tanaman pangan. Itu pun masih dalam skala sederhana dan diperuntukkan bagi kelompok tani,” jelasnya.
Beberapa bantuan unit pengolahan jagung telah disalurkan di sejumlah kabupaten, seperti Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Jagung pipil diolah menjadi butiran lebih kecil sebagai bahan baku pakan ternak, sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan jagung mentah.
Selain jagung, fasilitasi pengolahan singkong juga dilakukan di Kabupaten Tanah Bumbu. Singkong diolah menjadi beras analog atau yang dikenal dengan sebutan “oyek”. Produk ini termasuk pangan fungsional dengan indeks glikemik lebih rendah, sehingga baik dikonsumsi oleh penderita diabetes.
“Pangan fungsional tidak hanya sekadar makanan, tetapi memiliki manfaat kesehatan. Ini peluang besar untuk dikembangkan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, UPH juga difasilitasi untuk produksi keripik singkong dan aneka olahan lainnya di Kabupaten Barito Kuala. Hingga kini, tiga komoditas utama yang menjadi lokus pengembangan hilirisasi yakni beras, jagung, dan singkong.
Dalam rangka meningkatkan daya saing produk, Dinas PKP turut memberikan dukungan pengemasan, mulai dari desain hingga bantuan kemasan. Setiap tahun, penguatan pengemasan difokuskan pada dua lokus. Saat ini, pengemasan beras dan olahan singkong menjadi prioritas.
Salah satu produk beras merah lokal bahkan telah menembus pemasaran digital melalui platform Shopee, meski masih dalam skala terbatas karena kapasitas produksi petani yang relatif kecil, rata-rata sekitar tiga hektare lahan. Selain pengolahan dan pengemasan, promosi juga dilakukan melalui partisipasi dalam berbagai pameran, baik di tingkat daerah maupun luar daerah. Produk-produk binaan dibawa untuk diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas.
Darmadi menegaskan, hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian secara berkelanjutan. Namun untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan penganggaran serta perubahan pola pikir dari sekadar produksi menuju orientasi pasar.
“Kami ingin petani tidak hanya memproduksi, tetapi sampai pada tahap pengolahan dan pemasaran. Mereka perlu pendampingan, bimbingan teknis, dan penguatan kapasitas,” katanya.
Ia menambahkan, setelah beberapa tahun tidak mendapatkan dukungan dari APBN untuk kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), pada tahun ini pemerintah provinsi kembali mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek hilirisasi, yang juga direncanakan berlanjut pada 2027.
“Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis hilirisasi tanaman pangan dapat berkembang lebih masif, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Banua,” tutupnya. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
