Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menginisiasi Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam pengamanan informasi serta peningkatan ketahanan siber daerah, khususnya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kegiatan yang dirangkai dengan pembahasan serta rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut dilaksanakan di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan ini melibatkan berbagai unsur instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, menyampaikan bahwa penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya ancaman dan anomali serangan siber terhadap sistem digital pemerintah.
Ia menjelaskan, berdasarkan data pemantauan yang dilakukan pihaknya, setiap bulan terdapat belasan hingga puluhan anomali yang terdeteksi pada sistem digital milik pemerintah daerah.
“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu sistem aplikasi dan website kita juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu hanya uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal, tentu hal tersebut harus kita waspadai bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat. Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Artinya secara tim respon cepat kita sudah memiliki jaringan di seluruh daerah. Namun tentu saja masih banyak pekerjaan rumah ke depan, terutama terkait penguatan sumber daya, fasilitas, serta optimalisasi sistem yang ada,” jelasnya.
Muhamad Muslim menambahkan bahwa serangan siber yang semakin masif berpotensi menimbulkan gangguan tidak hanya pada sistem informasi pemerintahan, tetapi juga terhadap stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong terbentuknya forum lintas instansi yang dapat melakukan identifikasi dini, langkah preventif, serta koordinasi cepat apabila terjadi potensi ancaman terhadap keamanan sistem informasi maupun keamanan wilayah.
“Melalui forum ini kita ingin menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing instansi. Nantinya hal tersebut akan dirumuskan menjadi butir-butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan tahap awal atau brainstorming untuk membahas konsep awal kerja sama antar lembaga. Diskominfo Kalsel telah menyiapkan sejumlah draf konsep yang akan menjadi bahan diskusi dalam pertemuan lanjutan.
Ke depan, hasil kesepahaman tersebut diharapkan dapat melahirkan tim terpadu yang memiliki mekanisme respon cepat terhadap berbagai indikasi gangguan keamanan siber di daerah.
“Harapannya nanti kita dapat membentuk tim terpadu yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini juga bisa saja nantinya disahkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Selatan sehingga memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Sucilianita Akbar, mengungkapkan bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru, jumlah serangan siber yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.
Ia menyebutkan bahwa pada bulan Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi. Sementara pada bulan Januari tercatat sebanyak 11.617 serangan, dan pada bulan Februari sebanyak 9.663 serangan.
“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ke depan tidak akan terjadi lonjakan kembali. Ancaman siber tetap harus kita waspadai secara serius,” jelasnya.
Sucilianita menambahkan bahwa sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP sistem jaringan milik pemerintah daerah. Diskominfo Kalsel juga melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman yang terjadi pada infrastruktur digital pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Forkom KAMI ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang), yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membentuk forum komunikasi terkait keamanan informasi.
“Melalui forum ini kami ingin mempercepat tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antar instansi mengenai langkah-langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Melalui inisiasi Forkom KAMI ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat membangun sistem keamanan informasi yang lebih terintegrasi serta memperkuat ketahanan siber daerah demi mendukung tata kelola pemerintahan digital yang aman dan berkelanjutan. MC Kalsel/dam
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
