Memasuki bulan kedua tahun 2026, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan akselerasi yang positif. Hingga 28 Februari 2026, realisasi Belanja Negara tercatat mencapai Rp4,55 triliun atau 15,25 persen dari total pagu sebesar Rp29,82 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengungkapkan bahwa belanja negara tersebut masih didominasi oleh penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
“Dari total belanja negara yang telah direalisasikan, sebesar Rp3,69 triliun atau 81,20 persen merupakan penyaluran TKD. Ini menunjukkan peran strategis pemerintah pusat dalam mendukung pembiayaan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan realisasi mencapai Rp855,14 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 23,56 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara juga mencatatkan tren positif dengan realisasi sebesar Rp594,80 miliar atau 2,02 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 28,97 persen (yoy).
“Pertumbuhan penerimaan negara yang cukup tinggi ini mencerminkan mulai pulih dan bergeraknya aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2026,” tambah Catur.
Sejalan dengan kinerja APBN, kondisi fiskal daerah melalui APBD Regional Kalimantan Selatan hingga akhir Februari 2026 juga menunjukkan capaian yang solid. Tercatat, APBD mengalami surplus sebesar Rp1,87 triliun.
Surplus tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan Daerah yang telah mencapai Rp4,53 triliun atau 14,41 persen dari target. Namun demikian, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi.
“Sekitar 75,32 persen pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Ini menjadi catatan penting bagi daerah untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp2,66 triliun atau 6,54 persen dari pagu. Meski demikian, secara tahunan terjadi kontraksi tipis sebesar 1,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, pemerintah juga telah merealisasikan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai bagian dari stimulus ekonomi dan dukungan terhadap daya beli masyarakat.
Realisasi penyaluran THR dari APBN di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp279,69 miliar yang disalurkan kepada 60.718 penerima. Rinciannya meliputi ASN Pusat sebesar Rp180,58 miliar, Pegawai Non-ASN sebesar Rp24,92 miliar, Prajurit TNI sebesar Rp33,58 miliar, serta anggota Polri sebesar Rp40,61 miliar.
Sementara itu, penyaluran THR pada Pemerintah Daerah juga berlangsung secara masif dengan total nilai mencapai Rp504,31 miliar untuk 96.492 penerima.
“Penyaluran THR ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Catur.
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
