Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai melalui Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan, Ariansyah, memaparkan sejumlah poin krusial terkait peningkatan kesiapsiagaan dan respons terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada kegiatan Table Top Exercise (TTX) dan Command Post Exercise (CPX) di salah satu hotel di Banjarbaru, Rabu (19/11/2025).
Ariansyah menegaskan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan aparatur dalam menjalankan langkah-langkah cepat dan tepat saat potensi karhutla terdeteksi.
“Pencegahan dan penanggulangan karhutla tidak bisa berjalan tanpa kesiapsiagaan kolektif. Sistem peringatan dini, tindak lanjut pimpinan daerah, mekanisme kaji cepat, hingga koordinasi tanggap darurat harus dipahami dan dilaksanakan secara terpadu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tahapan awal yang paling penting dalam penanganan karhutla adalah prakiraan cuaca, penyampaian informasi hotspot, dan peringatan dini yang akurat. BMKG, Pusdalops BPBD, Diskominfo, TNI-Polri, serta perangkat daerah lainnya memiliki peran strategis dalam memastikan informasi tersebut tersampaikan cepat hingga ke masyarakat.
“Setiap data hotspot dari satelit seperti MODIS, SNPP, atau NOAA20 harus diverifikasi dan dianalisis sebelum menjadi dasar perintah patroli maupun pemadaman dini. Alur diseminasi informasi ini wajib dipahami seluruh pihak,” tutur Ariansyah.
Lebih lanjut, Ia juga menekankan pentingnya mekanisme kaji cepat (rapid assessment) dan penetapan status siaga atau tanggap darurat oleh kepala daerah sebagai dasar operasional seluruh unsur penanganan bencana.
“Mekanisme kaji cepat harus melibatkan semua SKPD dan instansi terkait dalam Tim Reaksi Cepat. Kecepatan dan ketepatan analisis sangat menentukan langkah penanganan berikutnya,” jelasnya.
Pada fase tanggap darurat, Ariansyah menjelaskan bahwa aktivasi SKPDB (Satuan Koordinasi Penanggulangan Darurat Bencana) menjadi langkah inti. Di tahap ini, rencana operasi (renops), manajemen informasi, dan koordinasi lintas sektor harus berjalan solid.
Ia memaparkan bahwa upaya pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban melibatkan banyak pihak, termasuk Basarnas, TNI-Polri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, hingga relawan.
“Pengendalian api di lapangan memerlukan sinergi Dishut, Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, Damkar, serta dukungan sarana-prasarana yang memadai. Sinergi menjadi kunci keberhasilan,” katanya.
Ariansyah menegaskan pentingnya perencanaan logistik yang matang, mulai dari ketersediaan buffer stock, mekanisme penyaluran bantuan, hingga koordinasi antar daerah.
Selain itu, ia juga menyampaikan perlunya memahami mekanisme pendanaan tanggap darurat, terutama terkait relokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD untuk operasional 30 hari masa tanggap darurat. Ariansyah berharap kegiatan simulasi ini dapat menjadi wadah menyatukan persepsi dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh stakeholder.
“Melalui TTX dan CPX ini, kita berlatih, menyempurnakan koordinasi, serta memperkuat kemampuan penanganan karhutla. Tujuannya satu: mewujudkan Kalimantan Selatan yang tangguh menghadapi bencana,” pungkasnya. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
