Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan konektivitas angkutan umum antar kabupaten/kota melalui sinergi dan kolaborasi lintas moda. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi, dalam hasil wawancara terkait perkembangan layanan transportasi publik di daerah dalam masa setahun kepemimpinan Muhidin Hasnuryadi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Fitri menegaskan, konektivitas yang sudah terbentuk memang belum ada pertumbuhan yang signifikan namun peningkatan kualitas layanan semakin dapat dirasakan masyarakat, pemerintah provinsi pada tahun 2025 berfokus pada integrasi moda antara layanan Trans Banjarbakula dengan angkutan feeder yang dikelola kabupaten/kota sambil mempersiapkan layanan di wilayah Banua Anam dan wilayah Saijaan Bersujud.
“Konektivitas memang belum ada pertumbuhan signifikan, tetapi yang jelas kita membangun sinergi kolaborasi integrasi moda antara Trans Banjarbakula dengan feeder di kabupaten/kota,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Ia mencontohkan, di Kota Banjarmasin terdapat Trans Banjarmasin, di Banjarbaru ada Trans Banjarbaru, di Kabupaten Tanah Laut terdapat Trans Lakatan yang terhubung dengan layanan DAMRI menuju sejumlah objek wisata, serta di Kabupaten Banjar beroperasi Trans Intan. Di luar Banjarbakula, tersedia angkutan umum Langsat Manis di Kabupaten Tabalong dan Trans Sanggam di Kabupaten Balangan.
“Kolaborasi antar pemerintah daerah kita dorong agar masyarakat yang memerlukan angkutan umum dapat terlayani dengan baik,” jelas Fitri.
Untuk saat ini, integrasi difokuskan pada kawasan aglomerasi Banjarbakula. Namun, Dishub Kalsel juga tengah menyiapkan kajian pengembangan layanan baru di wilayah lain. Beberapa rencana yang sedang dikaji antara lain pengembangan Trans Banua Anam untuk wilayah Hulu Sungai serta Trans Saijaan Bersujud untuk kawasan pesisir Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Selain pengembangan layanan feeder, Dishub Kalsel juga memfasilitasi koperasi angkutan untuk menghidupkan kembali layanan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang dahulu identik dengan armada L300.
Menurut Fitri, upaya revitalisasi ini tetap mengedepankan aspek keselamatan dan legalitas. Operator diwajibkan membentuk badan hukum koperasi serta memenuhi persyaratan dari Kementerian Perhubungan dan dinas terkait.
“Ke depan mungkin tidak lagi menggunakan L300 karena unitnya semakin langka. Alternatifnya bisa menggunakan kendaraan sekelas Hiace, Luxio, atau jenis lain yang memenuhi standar keselamatan, usia mobil layanan yang layak serta memiliki standar pelayanan minimal (SPM),” katanya.
SPM dimaksud meliputi beberapa hal termasuk faktor keselamatan, kedisiplinan pengemudi, ketepatan waktu, profesionalitas operator dalam memberikan layanan, yang nantinya akan diintegrasikan dalam layanan antar moda Kalimantan Selatan, sehingga misalnya penumpang pesawat di bandara atau dari halte sungai menaiki Trans Banjarbakula, saat memasuki halte atau terminal selanjutnya bisa disambut oleh feeder milik Kabupaten/Kota atau bisa diantar oleh angkutan koperasi menuju tujuan akhir.
Terkait dukungan pembiayaan, Fitri menyebut pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan adanya skema insentif, namun sumbernya berpotensi berasal dari sektor perbankan atau kemitraan pembiayaan, bukan semata APBD.
“Kita lihat kondisinya. Kalau pun ada dukungan, kemungkinan melalui skema pembiayaan yang memberi insentif positif bagi operator, koperasi, dan masyarakat pengguna,” ujarnya.
Ia berharap, dengan hadirnya kembali layanan angkutan pengganti L300, masyarakat yang selama ini kesulitan melanjutkan perjalanan tanpa harus menyewa kendaraan mahal dapat kembali terlayani.
Saat ini, Pemprov Kalimantan Selatan saat ini tercatat sebagai salah satu provinsi yang konsisten mengalokasikan APBD untuk operasional angkutan umum Trans Banjarbakula. Pada tahun 2025, layanan ini melayani rata-rata 1.906.522 penumpang dengan load factor mencapai 81,04%.
Selain itu, Kalimantan Selatan juga menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia yang menghadirkan layanan angkutan umum berbasis APBD di luar Pulau Jawa.
Layanan tersebut meliputi Trans Lakatan (Kabupaten Tanah Laut), Trans Intan (Kabupaten Banjar), Trans Langsat Manis (Kabupaten Tabalong), Trans Sanggam (Kabupaten Balangan), Trans Banjarbaru (Kota Banjarbaru) dan Trans Banjarmasin (Kota Banjarmasin)
Sinergi lintas pemerintah daerah ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik serta meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
