Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus memperkuat sektor agraris sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah. Sepanjang Tahun 2025, program Cetak Sawah menjadi andalan dalam menjaga lahan produktif sekaligus mendukung kemandirian pangan nasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Kotabaru, Sarawani, di Kotabaru Kamis mengatakan, uapaya yang dilakukan dalam memperkuat ketahanan pangan periode 2026 yakni melakukan pengembangan lahan pertanian Bersama pemerintah pusat, provinsi, dan TNI.
“Tahap pertama program cetak sawah seluas 341 hektare di Pulau Laut Timur telah selesai dan memasuki masa tanam. Saat ini kami lanjutkan tahap kedua seluas 630 hektare di Kelumpang Utara dan Pamukan Selatan,” jelasnya.
Selain itu, program Optimasi Lahan (Oplah) seluas 305 hektare juga digarap di beberapa kecamatan, termasuk Kelumpang Tengah dan Kelumpang Utara. Meski pelaksana teknis berada di bawah Kodim dan PPK Provinsi, Pemkab Kotabaru tetap aktif sebagai penerima manfaat demi kesejahteraan petani lokal.
Sarwani menegaskan bahwa program ini bukan sekadar mengejar produksi, tetapi juga langkah strategis untuk mencegah alih fungsi lahan menjadi tambang atau pemukiman.
“Kami ingin memastikan pada mendatang Kotabaru tidak mengalami defisit beras. Program ini juga mendukung inisiatif nasional Makan Bergizi Gratis dengan pasokan pangan lokal seperti beras, cabai, tomat, ayam, dan telur,” tambahnya.
Namun, tantangan tetap ada. Perubahan iklim dan minimnya regenerasi petani menjadi perhatian serius. Untuk itu, DKPP membentuk Brigade Pangan, kelompok petani milenial yang dibekali alat mesin pertanian dan pelatihan kewirausahaan.
“Kami ingin anak muda bangga menjadi petani dan mampu menjadi pelaku usaha di kampung halamannya,” tegas Sarwani.
Menatap Tahun 2026, DKPP mengusulkan program Rehabilitasi Sawah seluas 700 hektare untuk menghidupkan kembali lahan-lahan terbengkalai. Fokus juga diarahkan ke sektor peternakan guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan daging dan telur dari luar daerah.
Di sektor perkebunan, DKPP mendorong sinergi antara perusahaan sawit dan masyarakat melalui pola plasma dan pemanfaatan dana CSR.
“Perusahaan besar harus memberi dampak nyata bagi warga sekitar. Kami ingin koordinasi yang lebih terbuka agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan dukungan infrastruktur seperti Jalan Usaha Tani (JUT) dan bantuan benih, DKPP optimistis tahun 2026 akan menjadi momentum kebangkitan bagi petani, peternak, dan pekebun di Kabupaten Kotabaru.
