Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 di Aula Bappeda Kalsel, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas” tersebut menjadi tahapan strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, partisipasi publik menjadi faktor kunci agar arah pembangunan daerah tidak hanya disusun oleh pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang nantinya dituangkan dalam RKPD. Melalui dokumen ini, arah pembangunan dan penganggaran daerah ditetapkan setiap tahun secara terukur, lintas sektor, serta memastikan pengelolaan sumber daya berjalan efektif dan efisien,” ujarnya.
Ia menjelaskan, RKPD juga menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan RPJMD serta visi dan misi kepala daerah ke dalam program pembangunan yang konkret. Oleh karena itu, seluruh SKPD diharapkan mampu menyelaraskan program kerjanya dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Hari ini kita melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari DPRD, SKPD, akademisi hingga masyarakat. Harapannya RKPD 2027 benar-benar selaras dengan RPJMD yang merupakan janji dan harapan kepala daerah dalam lima tahun ke depan,” jelasnya.
Syarifuddin menambahkan, Kalimantan Selatan memiliki berbagai potensi sektor unggulan yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan investasi.
“Kita ingin mencetak sumber daya manusia yang unggul, handal, dan kompetitif. Di sisi lain, kita juga ingin menghadirkan investor agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan. Dengan meningkatnya investasi, tentu akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK menegaskan dukungan legislatif terhadap arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dalam forum tersebut. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program pembangunan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hari ini sudah ada kesepakatan dan pemahaman bersama, di antaranya terkait kelanjutan pembangunan, penanganan bencana, serta persiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah sangat concern terhadap tahapan-tahapan tersebut,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki tindak lanjut yang jelas serta berkelanjutan.
“Kami di DPRD sangat mendukung program-program pembangunan. Namun yang paling penting adalah implementasinya harus berkelanjutan. Jangan sampai program hanya berhenti pada tahap perencanaan tanpa realisasi, karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap pembangunan yang diusulkan,” tegasnya.
Supian juga menyoroti pentingnya upaya jangka panjang dalam penanggulangan banjir yang menurutnya tidak lepas dari faktor lingkungan dan aktivitas manusia.
“Kita melihat kondisi sungai-sungai yang dulu dapat dilalui transportasi air kini mengalami pendangkalan. Ini harus menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi jangka panjang melalui pengelolaan lingkungan dan normalisasi sungai,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Irwan Yunizar melaporkan forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan pembangunan tahun 2027.
“Maksud dan tujuan forum ini adalah menyampaikan program prioritas pembangunan sekaligus menyamakan persepsi terkait pedoman pembangunan daerah tahun 2027. Hasil forum ini nantinya menjadi masukan utama dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, forum tersebut juga menghasilkan berbagai masukan strategis dari masyarakat dan stakeholder.
“Kami menerima berbagai masukan, di antaranya penyusunan grand design mitigasi banjir agar penanganannya tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. Selain itu, ada masukan terkait peningkatan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas melalui pembangunan yang lebih inklusif,” ujarnya. MC Kalsel/dam
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
