Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan hingga Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dalam memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Maret 2026, realisasi penyaluran KUR di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1,28 triliun atau 24,78 persen dari target sebesar Rp5,15 triliun.
Penyaluran tersebut diberikan kepada 18.001 debitur, dengan dominasi penyaluran secara konvensional sebesar Rp1,23 triliun atau 96,39 persen, sedangkan penyaluran berbasis syariah mencapai Rp46,17 miliar atau 3,61 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan terus bergerak positif. KUR menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Catur, Banjarmasin, Selasa (12/5/2026).
Secara nasional, Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-17 dalam realisasi penyaluran KUR, serta menempati posisi kedua se-Kalimantan. Sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp449,70 miliar atau 35,21 persen kepada 8.804 debitur. Sementara itu, skema mikro mendominasi penyaluran dengan nilai Rp820,84 miliar atau 64,27 persen kepada 10.298 debitur.
Untuk wilayah penyaluran, Kota Banjarmasin mencatatkan realisasi tertinggi sebesar Rp230,11 miliar kepada 2.560 debitur. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp179,67 miliar kepada 1.789 debitur, serta Kabupaten Banjar sebesar Rp133,24 miliar kepada 2.123 debitur.
Dari sisi lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia atau BRI menjadi penyalur terbesar dengan capaian Rp836,20 miliar kepada 15.461 debitur. Selanjutnya disusul oleh Bank Mandiri sebesar Rp149,80 miliar kepada 1.289 debitur, serta Bank Negara Indonesia atau BNI sebesar Rp130,70 miliar kepada 394 debitur.
Selain KUR, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan juga terus berjalan sebagai bagian dari penguatan inklusi keuangan masyarakat. Hingga akhir Maret 2026, total penyaluran UMi tercatat sebesar Rp18,43 miliar kepada 3.444 debitur.
“Pembiayaan UMi hadir untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya terakses layanan perbankan formal. Ini menjadi bagian penting dalam memperluas inklusi keuangan di daerah,” kata Catur.
Penyaluran UMi didominasi skema syariah sebesar Rp15,85 miliar atau 86,05 persen, sedangkan penyaluran konvensional sebesar Rp2,57 miliar atau 13,95 persen. Secara nasional, Kalimantan Selatan berada di posisi ke-28 dari 34 provinsi, namun secara regional menempati peringkat ketiga se-Kalimantan.
Kota Banjarmasin kembali menjadi wilayah dengan penyaluran UMi terbesar, yakni Rp3,69 miliar kepada 646 debitur. Disusul Kabupaten Banjar sebesar Rp2,37 miliar kepada 439 debitur dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp1,94 miliar kepada 345 debitur.
Sektor perdagangan menjadi penerima pembiayaan UMi terbesar dengan porsi mencapai 94 persen. Sementara itu, skema kelompok mendominasi penyaluran dengan porsi sebesar 93,34 persen. Adapun Permodalan Nasional Madani atau PNM menjadi lembaga penyalur terbesar dengan realisasi Rp15,85 miliar kepada 2.937 debitur.
Catur menegaskan, Kanwil DJPb Kalimantan Selatan terus memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala bersama seluruh mitra penyalur agar penyaluran pembiayaan dapat berjalan tepat sasaran.
“Kolaborasi strategis dengan seluruh mitra penyalur akan terus kami tingkatkan agar keberhasilan penyaluran di wilayah-wilayah pertumbuhan seperti Banjarmasin dapat diperluas secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Langkah ini penting untuk mempercepat distribusi modal yang akuntabel sekaligus menjadi penggerak ekonomi inklusif di daerah,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
