Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (07/01/2025). Rapat ini difokuskan pada percepatan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah dan akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara.
Maruarar menyatakan bahwa pemerintah akan memanfaatkan berbagai jenis lahan, termasuk tanah sitaan korupsi, aset BLBI, dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang. “Kami akan memproses lahan-lahan ini secara legal, memberikan kepastian hukum, dan memastikan keadilan bagi MBR, khususnya yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan,” ujarnya usai rapat.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi pekerja sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. “Keadilan harus diberikan bukan hanya kepada yang punya gaji tetap, tetapi juga kepada mereka yang bekerja di sektor informal,” tambah Maruarar.
Maruarar memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo, antara lain:
- Penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0% untuk MBR.
- Bentuk Bangunan Gedung (BBG) dengan tarif 0%.
- Penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar.
“Ini adalah kebijakan yang tadinya memerlukan biaya, sekarang menjadi gratis untuk rakyat kecil. Sesuai arahan Presiden, kebijakan harus pro rakyat,” tegas Maruarar.
Pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, di Tangerang, proses ini dapat diselesaikan hanya dalam 4 jam. “Prinsip Presiden adalah memberikan layanan yang cepat kepada rakyat. Jika bisa dibuat murah, ya murah; jika bisa gratis, ya gratis,” jelas Maruarar.
Maruarar juga menyoroti peningkatan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, yang didorong oleh langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara. “Kami menyiapkan tim yang kuat untuk memastikan investor mendapatkan kepastian hukum, lokasi, dan hak kewajiban yang jelas. Prinsipnya adalah saling menghormati dan mengutamakan kepentingan nasional serta dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tuturnya.
