Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dengan tema“Meningkatkan Pemahaman TP Posyandu Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum untuk Meningkatkan 6 SPM pada Posyandu di Kalimantan Selatan”, di Banjarbaru, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua TP Posyandu Kalsel, Hj Fathul Jannah Muhidin yang diwakili oleh Anggota Sekretariat TP Posyandu Kalsel, Sugiarto Sumas, didampingi Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum, Angga Rinaldi Riza.
Dalam sambutannya, Sugiarto Sumas menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan pembinaan tersebut sebagai upaya memperkuat peran Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota dalam penerapan SPM bidang pekerjaan umum.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendukung kinerja Tim Pembina Posyandu, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempertahankan capaian kinerja Posyandu Kalsel yang telah meraih peringkat terbaik nasional pada tahun 2025.
“Prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama dan inovasi yang terus dikembangkan. Oleh karena itu, kita berharap inovasi-inovasi ini dapat terus berlanjut agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dari waktu ke waktu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sugiarto menjelaskan bahwa Posyandu kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah terintegrasi dengan pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk di dalamnya SPM bidang pekerjaan umum.
Ia menyebutkan bahwa terdapat dua aspek utama dalam SPM bidang pekerjaan umum yang menjadi perhatian, yaitu penyediaan air minum layak serta sanitasi lingkungan.
“Kedua aspek ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, capaian SPM juga menjadi indikator dalam penilaian kinerja kepala daerah,” jelasnya.
Sugiarto juga mengingatkan peran strategis Posyandu yang kini telah diakui sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sesuai regulasi terbaru, sehingga memiliki posisi penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap penerapan SPM, khususnya di bidang pekerjaan umum, dapat semakin meningkat sehingga capaian layanan menjadi lebih terukur dan signifikan.
“Pada akhirnya, peningkatan layanan ini akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat serta mendukung kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan,” tutupnya.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh unsur Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota, Bappeda, serta Tim Pembina Posyandu se-Kalimantan Selatan. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
