Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan perikanan tangkap. Kolaborasi antara sektor kelautan dan perikanan, perdagangan, serta lingkungan dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa pendekatan sektoral tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan perikanan tangkap saat ini.
“Ketahanan perikanan tangkap tidak bisa dicapai jika kebijakan berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat lintas sektor agar kita tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan,” ujar Rusdi di Banjarbaru, Senin (20/4/2026).
Pada sektor kelautan dan perikanan, DKP Kalsel terus mendorong pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan. Wilayah perairan Kalimantan Selatan sendiri termasuk dalam WPP 712 (Laut Jawa) dan WPP 713 (Selat Makassar), yang memiliki potensi besar namun juga perlu dijaga kelestariannya.
“Pengelolaan berbasis WPP menjadi penting agar stok ikan tetap terjaga. Di sisi lain, kami juga memperkuat perlindungan nelayan kecil melalui pembatasan praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan, yang telah kami sosialisasikan di wilayah pesisir seperti Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru,” jelasnya.
Dari sisi perdagangan, Rusdi menekankan perlunya penguatan rantai nilai perikanan guna meningkatkan daya saing produk hasil tangkapan nelayan. Upaya ini meliputi stabilisasi harga ikan, pengurangan ketergantungan pada tengkulak, serta perluasan akses pasar baik lokal maupun antar daerah.
“Kita ingin nelayan tidak hanya bergantung pada satu jalur pemasaran. Dengan penguatan rantai nilai dan dukungan sertifikasi mutu, produk perikanan tangkap kita akan memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi,” katanya.
Sementara itu, pada sektor lingkungan, perlindungan ekosistem pesisir menjadi perhatian utama. Kawasan seperti mangrove, muara, dan padang lamun memiliki peran vital sebagai habitat dan daerah asuhan ikan yang mendukung keberlanjutan perikanan.
“Kita tidak bisa bicara produksi tanpa menjaga ekosistem. Perlindungan mangrove, muara, dan padang lamun harus berjalan seiring dengan kebijakan perikanan, termasuk integrasi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan pesisir,” tegas Rusdi.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi, tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Kalimantan Selatan.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis sektor perikanan tangkap di Kalsel akan semakin tangguh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pesisir,” tutupnya. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
