Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) pada pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (20/5/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar forum teknis, melainkan momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dan membutuhkan orkestrasi serta kolaborasi antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Semangat bekerja bersama merangkul semua menjadi sangat penting, karena keberhasilan pembangunan Kalimantan Selatan merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan semangat tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan yang bekerja, berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Karena itu, reformasi birokrasi, SAKIP, dan Zona Integritas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan visi pembangunan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Subhan memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 76,10, rata-rata lama sekolah 8,81 tahun, harapan lama sekolah 13,12 tahun, usia harapan hidup 74,49 tahun, serta pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar Rp13,757 juta.
Selain itu, persentase penduduk miskin turun menjadi 3,84 persen pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat hingga 75,70.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja lintas sektor dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan dasar, hingga pengelolaan lingkungan hidup.
“Indikator makro Kalimantan Selatan adalah hasil kerja bersama dan hasil kolaborasi seluruh pemerintah daerah yang semakin terarah dan terukur,” katanya.
Subhan juga menyampaikan capaian nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkat dari 82,04 pada 2024 menjadi 82,96 pada 2025. Sementara Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Kalsel tahun 2025 mencapai 86,63.
Meski demikian, ia menegaskan nilai dan predikat bukanlah tujuan akhir. Tujuan utama adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, bersih, dan dipercaya masyarakat.
“Setiap kenaikan nilai harus berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan asistensi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat indikator kinerja, mempertajam sasaran pembangunan, memperjelas cross cutting program, serta memastikan laporan kinerja benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Kegiatan asistensi SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tersebut diikuti pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dan dibuka secara resmi oleh Plh Sekda Kalsel, Subhan Nor Yaumil. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
